Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa, “Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”. Dengan demikian, sepanjang pembayaran pajak yang kita lakukan adalah ke tempat pembayaran yang semestinya, yaitu bank/kantor pos persepsi, maka pembayaran tersebut aman. Berapapun besar kesalahan pembayaran itu.

Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran seperti kasus di atas, maka atas pembayaran pajak tersebut tetap dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak yang sebenarnya atau yang lain. Sama halnya, jika terdapat kesalahan dalam melakukan pemotongan/pemungutan pajak oleh bendaharawan atau pemotong/pemungut pajak. Jadi bendaharawan atau pemotong/pemungut pajak tak perlu khawatir uang pajaknya akan hilang. 

Salah Potong/Pungut Pajak

Dalam konteks penerapan Withholding Tax Systems (Sistem Pemotongan/Pemungutan Pajak) pada beberapa jenis perpajakan nasional, tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan saat melakukan pemotongan/pemungutan pajak. Adanya sistem pemotongan/pemungutan pajak merupakan mandat pemerintah yang diamanatkan kepada para Wajib Pajak tertentu yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan/pemungutan jenis pajak tertentu pula. Tujuannya semata-mata untuk membantu dalam mengamankan penerimaan negara.

Umumnya kesalahan pemotongan/pemungutan pajak dapat terjadi pada:

a)    Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2,

b)   Pemotongan PPh Pasal 15,

c)    Pemotongan PPh Pasal 21/26,

d)   Pemotongan PPh Pasal 23/26,

e)    Pemungutan PPh Pasal 22, dan

f)    Pemungutan PPN.

Hal menarik ketika terjadi kesalahan dalam melakukan pemotongan/pemungutan pajak adalah dampak ikutan yang terjadi. Dalam hal ini adalah kesalahan dalam pelaporan pemotongan/pemungutan pada SPT Masa. Dengan kata lain, sangat besar potensi terjadi kesalahan lapor SPT Masa saat terjadi kesalahan dalam pemotongan/pemungutan. Untuk mencegah hal itu terjadi, pemotong/pemungut pajak hendaknya juga memahami dengan baik tentang penulisan kode akun pajak dan kode jenis setoran.

Mekanisme yang Berbeda

Sama halnya dengan Wajib Pajak non bendaharawan, bendaharawan atau pemotong/pemungut pajak juga dapat dilakukan mekanisme Pbk atau Pemindahbukuan. Dasar hukumnya pun sama, yaitu:

a)    Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak melalui Pemindahbukuan, 24 Januari 1991;

b)   Keputusan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Nomor KEP-965/PJ.9/1991 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan, 17 Oktober 1991,

c)    Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-26/PJ.9/1991 tentang Petunjuk Teknis Pemindahbukuan (Pbk), 25 Oktober 1991.

Hanya saja dalam pengajuannya ada sedikit perbedaan antara bendaharawan atau pemotong/pemungut pajak dibandingkan dengan Wajib Pajak biasa. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Kepdirjen Nomor KEP-965/PJ.9/1991 dinyatakan bahwa permohonan pemindahbukuan karena kesalahan dalam mengisi SSP yang dilakukan oleh bendaharawan/pemungut pajak dan/atau dalam rangka pemecahan SSP, diajukan oleh bendaharawan/pemungut pajak tersebut.

Hanya saja jika diperhatikan dalam ketiga peraturan tersebut di atas, tidak ada istilah “pemotong pajak” melainkan bendaharawan/pemungut pajak. Lantas apakah ini berarti pemindahbukuan tidak bisa dilakukan oleh pemotong pajak? Hanya bisa dilakukan oleh pemungut pajak saja? Padahal antara pemotong pajak/pemungut pajak merupakan bagian mutlak dari sistem pemotongan/pemungutan pajak.

Sekilas mungkin kita akan berpikir demikian. Namun jika dicermati lebih dalam dapat diperoleh penafsiran bahwa sebenarnya pemotong pajak termasuk dalam cakupan Wajib Pajak badan sebagai salah satu pihak yang dijinkan untuk mengajukan permohonan pemindahbukuan. Jika ditelusuri lagi, bendaharawan sebenarnya melakukan tugas sebagai pemotong pajak sekaligus pemungut pajak. Memang terkadang pembuat peraturan menggunakan istilah bendaharawan/pemungut pajak dan sesekali menggunakan istilah badan. Dengan demikian, ketiadaan kata-kata “pemotong pajak” bisa ditafsirkan sudah terwakili dalam bendaharawan maupun Wajib Pajak badan.

Selain itu, penulis juga mengingatkan betapa pentingnya untuk membedakan pemaknaan antara kata “bayar” dan “setor” pada kata pembayaran dan penyetoran pajak. Pembedaan itu adalah hal wajar dalam khazanah perpajakan nasional. Pembedaan itu ada lantaran diberlakukannya sistem pemotongan/pemungutan pajak sebagaimana telah sedikit dibahas di paragraf sebelumnya.

Pembayaran pajak oleh bendaharawan atau pemotong/pemungut pajak atas jumlah pajak yang telah dipotong/dipungutnya ke kas negara disebut penyetoran pajak. Pembayaran pajak pihak lain. Bukan pembayaran pajaknya sendiri. Oleh karena itulah pembedaan makna kata “bayar” dan “setor” pada kata pembayaran dan penyetoran pajak sangat penting untuk diketahui. Bendaharawan atau pemotong/pemungut pajak hanyalah sarana saja. Untuk memperjelas uraian di atas, silakan mencermati ilustrasi di box 1.

Meski alasan Pbk paling banyak terjadi karena kesalahan penulisan kode akun pajak dan kode jenis setoran, bukan berarti tidak perlu untuk memerhatikan yang lain. Semua bagian dalam SSP sangat penting untuk dicermati. Tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan pada bagaian selain kode akun pajak dan kode jenis setoran. Lebih jelasnya silakan lihat ilustrasi di box SSP.

Penutup

Kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan oleh siapa saja. Termasuk Wajib Pajak bendaharawan maupun pemungut pajak. Mekanisme Pbk juga dapat dilakukan oleh mereka. Bukan oleh pihak yang dipotong/dipungut pajaknya. Hal ini disebabkan dalam sistem pemotongan/pemungutan pajak, tanggung jawab penyetoran pajak ada di bendaharawan maupun pemungut pajak.

Adanya Pbk menunjukkan bahwa setiap hak perpajakan Wajib Pajak sangat dilindungi oleh ketentuan perpajakan yang berlaku, tanpa terkecuali. Oleh karenanya tak perlu khawatir saat terjadi kesalahan bayar atau setor pajak. Kita cukup melakukan Pbk saja. Asal atas kesalahan bayar atau setor tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terhutang dalam Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Tambahan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak, Surat Pemberitaan, atau dalam Pemberitahuan Impor untuk Dipakai dari Wajib Pajak pemohon atau Wajib Pajak yang karena kekeliruan tercantum dalam SSP tersebut.

Ilustrasi Kasus Pbk karena Kesalahan Setor Pajak

PT XYZ  terdaftar di KPP Pratama A . Pada tanggal 10 Februari 2014 melakukan kesalahan penyetoran atas kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 Masa Januari 2014. Tn.Ali selaku Manajer Pajak baru menyadari adanya kesalahan setor ketika mengarsipkan SSP tersebut di kantornya. Maksud hati ingin menyetor PPh Pasal 23 atas nama PT A dengan NPWP: xx.xxx.xxx.x-100.000 Masa Pajak Januari 2014 sebesar Rp1.000.000,00. Namun apa daya, ternyata salah mengisi kode akun pajak PPh Pasal 23 dengan kode akun PPh Pasal 22 impor.. Atas kesalahan tersebut Tn. Ali mengajukan Pbk.

Solusi yang diperkenankan ketentuan perpajakan:

Tn. Ali  atas nama PT XYZ  (pemotong pajak PPh Pasal 23) mengajukan permohonan Pbk ke Kepala KPP Pratama terdaftar,

Beliau wajib menginformasikan tentang kesalahan penyetoran yang dilakukannya dengan menuliskan Pbk Dari (yang salah) kepada (yang benar). Informasi minimal yang wajib disebutkan antara lain seperti berikut ini:

Jika dicermati, memang terdapat keunikan kode akun pajak PPh Pasal 22 impor (411123) dengan PPh Pasal 23 (411124). Oleh karena itu ketelitian saat pengisian SSP oleh Wajib Pajak atau kuasanya saat membayar pajak mutlak dilakukan. Sekali-lagi tidak ada format baku pengajuan Pbk. Permohonan pengajuan Pbk bisa diajukan dalam format lain tanpa tabel. Format di atas hanyalah contoh.

___________________________________________________________________________________

Contoh Surat PBK

Nomor                  :  

Lampiran             : SSP Lembar 1
Perihal                 : Permohonan Pemindahbukuan

Kepada Yth,
Kepala Kantor
KPP Pratama Jakarta 
Jl.  
 

Dengan hormat,

Bersama ini, perkenankanlah kami atas nama:

        Nama WP                      :  PT XYZ
        NPWP                            :   xx.xxx.xxx.x-000.000

        Alamat                           :  ……….                                                              

Mengajukan Permohonan Pemindahbukuan karena kekeliruan penyetoran Pajak Pasal 23 untuk masa pajak Januari  2014 dengan penjelasan sebagai berikut:

1.      Pasal 3 (4) Keputusan Menteri Keuangan No. 88/KMK.04/1991, menyatakan bahwa pemindahbukuan dapat dilakukan atas kesalahan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP).

2.      Pada tanggal 10 Februari 2014, kami telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 1.000.000 ,- (terlampir) atas PPh Pasal 23 Masa Desember 2014.

3.      Alasan kami mengajukan pemindahbukuan adalah dikarenakan terdapat kesalahan dalam menuliskan kode jenis setoran pajak atas SSP yang dibayar pada tanggal 10 Februari 2014 untuk pembayaran PPh 23 Masa Januari 2014 . Kode jenis setor yang tercantumkan dalam SSP adalah 411123 -100 PPH atas Impor , Seharusnya adalah 411124 100 (Masa PPh Pasal 23).

4.      Berdasarkan pasal 3 (4) Keputusan Menteri Keuangan No. 88 / KMK.04 / 1991, Pemindahbukuan karena salah mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain

5.      Mengacu kepada peraturan tersebut di atas, kami mohon untuk dilakukannya pemindahbukuan untuk membetulkan kesalahan pengisian SSP tersebut untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23 Masa Januari 2014. Kami mohon SSP tersebut dipindahbukukan dengan perincian di bawah ini:

Semula:

        Nama WP                       :  PT XYZ

        NPWP                              :    xx.xxx.xxx.x-000.000

        Alamat                             :   ……………….

        Jenis Pajak                       : PPh Pasal 22 atas impor

        Masa Pajak                      : Januari 2014

        MAP Kode Jenis Pajak   : 411123

        Kode Jenis Setoran        : 100

        Tanggal SSP                     :  10 Februari 2014

        Jumlah Setoran              :  Rp. 1.000.000 .-

        NTPN                                :   (16 digit)

Manjadi Kepada:

Nama WP                               :  PT XYZ

        NPWP                              :    xx.xxx.xxx.x-000.000

        Alamat                             :   ……………….

        Jenis Pajak                       : PPh Pasal 23

        Masa Pajak                      : Januari 2014

        MAP Kode Jenis Pajak    : 411124

        Kode Jenis Setoran         : 100

        Tanggal SSP                      :  10 Februari 2014

        Jumlah Setoran               :  Rp. 1.000.000 .-

        NTPN                                 :   (16 digit)

        Jumlah Pemindahbukuan :Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah )

Besar harapan kami, permohonan ini dapat dikabulkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

xxxxxxxxxxxxx

Direktur

Lampiran:

1. SSP lembar ke-1 atas PPh Pasal 23 Masa Januari 2014 sejumlah Rp 1.000.000.-

Saat ini seluruh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Khusus, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan seluruh Kantor  Pelayanan Pajak Pratama di Jawa dan Bali sedang mengadakan sosialisasi e-faktur kepada PKP yang terdaftar di KPP nya, sehingga pada saat  penerapan efaktur per 1 Juli 2015 semua PKP yang diwajibkan e-faktur telah siap melaksanakan.

Untuk menerapkan pembuatan e-faktur ini, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan aplikasi yang dapat diinstall di perangkat komputer  Pengusaha Kena Pajak dan e-Faktur ini otomatis terhubung ke program e-SPT, sehingga akan memudahkan Pengusaha Kena Pajak dalam membuat  SPT Masa PPN secara elektronik menggunakan program e-SPT.

Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) merupakan faktur pajak yang dibuat dengan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikut adalah poin-poin signifikan yang terkandung dalam peraturan ini:

Pembuatan Faktur Pajak secara elektronik tersebut diwajibkan bagi semua Pengusaha Kena Pajak kecuali pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP No. 1 Tahun 2012, PKP Toko Retail yang transaksi terjadi pada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, serta pada transaksi yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

• Kewajiban membuat e-Faktur ini dapat diubah dengan menggunakan Faktur Pajak berbentuk kertas, hanya pada keadaan tertentu saja, yaitu keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lain di luar kuasa PKP.
• E-Faktur diwajibkan untuk dilaporkan ke DJP dengan cara mengunggahnya melalui aplikasi yang telah disebutkan di atas. E-Faktur sendiri tidak diwajibkan untuk dicetak.
• Aplikasi dari DJP tersebut untuk membuat e-Faktur, dilengkapi oleh buku manual yang menjelaskan cara penggunaannya. Pada peraturan ini, tidak dijelaskan cara penggunaan aplikasi, namun menjelaskan informasi apa saja yang harus dicantumkan pada e-Faktur, yang dimana informasi tersebut tidak jauh berbeda dengan yang perlu dicantumkan pada Faktur Pajak berbentuk kertas.
• Peraturan terkait e-Faktur yang tidak dijelaskan di sini, PKP dapat mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 24/PJ/2012.

Bagaimana untuk Mendapatkan Sertifikat Elektronik ?

1. PKP dapat memperoleh sertifikat elektronik dengan cara mengajukan permohonan ke KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan “Surat Permintaan Sertifikat Elektronik” dan”Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik”, lalu petugas akan memandu prosedur berikutnya.
2. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangan & disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutansecara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
3. Penandatanganan & penyampaian permintaan sertifikat elektronik dilakukan sendiri oleh pengurus  & tidak boleh dikuasakan.
4. Pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP dan Nama Pengurus tercantum di SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan tersebut.
5. Ketika menyampaikan permohonan tersebut, pengurus harus menunjukkan KTP dan KK Asli, serta menyerahkan Fotokopiannya. Pengurus juga wajib menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam CD sebagai kelengkapan surat  permintaan sertifikat elektronik.
6. Seluruh persyaratan di atas disampaikan ke Petugas Khusus di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat PKP dikukuhkan.
7. Bagaimana jika PKP ingin menggunakan e-Faktur Pajak sebelum 1 Juli 2015? PKP dapat mengajukan permohonan ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
8. PKP yang telah ditunjuk sebagai PKP yang wajib menggunakan e-Faktur tidak diperkenankan lagi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas.

Apa Saja Keuntungan Menggunakan e-faktur Pajak?

1. bagi penjual

• tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik,
• e-Faktur Pajak tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan dokumen.
• aplikasi e-Faktur Pajak juga membuat SPT masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya.
• PKP yang menggunakan e-Faktur Pajak juga dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui situs pajak & tidak perlu lagi datang ke KPP.

1. bagi Pembeli

• terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajakyang tidak sah, karena cetakan e-Faktur Pajakdilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan : nilai DPP dan PPN dan lain-lain.
• Informasi dalam QR code dapat dilihat menggunakan aplikasi QR code scanneryang terdapat dismartphone atau gadget lainnya.
• Apabila Informasi yang terdapat dalam QR code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur Pajak maka Faktur Pajak tersebut tidak valid.

Demikian, penjelasan singkat tentang Faktur Pajak dan e-Faktur Pajak. Bila masih ada pertanyaan tentang e-Faktur Pajak, silakan komentar, atau menghubungi AR anda di KPP tempat PKP anda dikukuhkan atau hubungi Kring Pajak 500200.

Semoga bermanfaat!

contoh hasil cetakan e-faktur

“PELAPORAN SPT PPH ORANG PRIBADI BERAKHIR 31 MARET 2015 DAN SPT BADAN 30 APRIL 2014 SEGERA LAPORKAN PAJAK  PENGHASILAN ANDA SEBELUM TERLAMBAT”

Sudah waktunya wajib Pajak melaporkan Penghasilan nya selama tahun 2014 dan sudah sekian lama tidak adanya perubahan dalam menyampaikan  surat pemberitahuan Tahunan pajak Penghasilan dan akhirnya ada perubahan dalam penyampain di SPT th 2014 ini.
Mengingat Peraturan dirjen pajak PER-19/PJ/2014 tentang Bentuk Formulir SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan wajib pajak Badan beserta  Buku Petunjuknya. Ketentuan ini akan diberlakukan pada tahun 2014 dan akan disampaikan sebelum 31 maret 2015. Ada sedikit perubahan formulir    tahun 2014 dengan formulir sebelumnya. Pada formulir 1770 dan 1770S sebelumnya tidak tampil status Kewajiban Perpajakan dan npwp pasangan kita,  sedangkan di formulir yang baru ini dicantumkan status Kewajiban Perpajakan dan npwp pasangan kita . Itu berarti bahwa wajib pajak orang pribadi  yang telah kawin baik suami maupun istri yang memiliki npwp dan menerima penghasilan wajib melaporkan penghasilannya secara digabungkan. Jika suami dan istri memiliki penghasilan dibawah 60 jt dan disampaikan pada tahun lalu dengan menggunakan Formulir SS, pada tahun ini harus menggunakan formulir 1770 atau pun 1770S, artinya naik tingkatan .

Apa yang dimaksud dengan Formulir 1770?
Yaitu Surat Pemberitahuan yang Diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan:

1. dari usaha/pekerjaan bebas;
2. dari satu atau lebih pemberi kerja;
3. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final; dan/atau
4. dalam negeri lainnya/luar negeri.

Apa yang dimaksud dengan Formulir 1770 S (sederhana)?
Yaitu Surat Pemberitahuan yang Diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan:

1. dari satu atau lebih pemberi kerja;
2. dalam negeri lainnya; dan/atau
3. yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan/atau bersifat Final.

Dalam Mengisi status perpajakan suami-isteri pada identitas Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai
berikut:

• KK yaitu suami-isteri yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakan secara terpisah. Isteri dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga
• HB yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
• PH yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
• MT yaitu penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh
isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Bagaimana dengan Wajib Pajak yang Telah Kawin dengan Status Perpajakan PH atau MT?
Dalam hal ini, wajib pajak harus melampirkan penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak dengan Status perpajakan suami-isteri PH dan MT.
Berikut contoh lampirannya.

Bagi Wajib Pajak yang Telah Kawin dengan Status Perpajakan HB

1. PTKP bagi masing-masing suami-isteri diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin (TK);
2. Tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan.
Semoga Bermanfaat!